Blak-blakan

Proses pengisian Perangkat Desa Harus Jauh Dari Kolusi dan Nepotisme .

241
×

Proses pengisian Perangkat Desa Harus Jauh Dari Kolusi dan Nepotisme .

Sebarkan artikel ini
IMG 20240106 WA0002

Jerat.id-Jeritan Rakyat–Beredarnya Video Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana berjanji akan menindak tegas pelaku jual beli jabatan dalam pengisian perangkat desa jika terbukti, Mas Dhito sendiri yang akan mengantarkannya ke aparat penegak hukum.

Sikap tegas tersebut diambil menyusul kabar ujian pengisian perangkat desa di Kabupaten Kediri yang meninggalkan kekecewaan bagi para peserta. Berbagai kejanggalan yang terjadi membuat para peserta menduga pelaksanaan ujian itu sarat kecurangan.

“Jika ditemukan adanya jual beli jabatan dalam pelaksanaan tes perangkat desa kali ini, bisa dibuktikan kata kuncinya, maka saya sendiri
yang akan mengantarkan yang bersangkutan kepada aparat penegak hukum,” tegas Mas Dhito, Kamis (4/1/2023).

Sesuai Perda Kabupaten Kediri No4/2023 tentang Pemerintahan Desa dan Perbup No 49/2023 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, ini memang menjadi kewenangan pemerintah desa.

Pelaksanaan pengisian perangkat, pihak desa bekerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini perguruan tinggi. Pembuatan materi ujian, kunci jawaban, pelaksaan ujian dan penilaian hasil dilakukan pihak ketiga.

Sesuai timeline yang ada, pihak desa akan melakukan pelantikan bagi calon perangkat desa terpilih maksimal 7 hari kerja pasca mendapatkan rekomendasi dari camat.

Namun demikian, Mas Dhito masih membuka luas platform laporan untuk membuktikan indikasi kecurangan. Mas Dhito meminta kepada masyarakat untuk mengumpulkan bukti-bukti indikasi adanya kecurangan dalam proses pengisian perangkat desa tersebut.

Bukti tersebut dapat dilaporkan melalui Aplikasi aduan Halo Masbup ataupun hotline Pemerintah Kabupaten Kediri di Whatsapp 0821-4290-5059. Serta melalui Hotline Polres Kediri dan Kota Kediri di 110.

“Warga kabupaten kediri yang mungkin dicurangi, dan punya buktinya segera laporkan kepada kami, karena proses jual beli jabatan bukan hal yang benar,” terangnya.

Pelaksanaan ujian digelar serentak pada 27 Desember 2023 dengan dua lokasi di Desa Wonokromo, Kunjang yang diikuti oleh 13 peserta dari dua desa dengan pelaksana ujian dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa).

Kemudian, 163 desa melaksanakan serentak di Convention Hall Simpang Lima Gumul yang diikuti 1229 peserta dengan pelaksana ujian dari Universitas Islam Malang (Unisma).

Para peserta yang melakukan ujian di Convention Hall sampai dilakukan dua gelombang karena banyaknya peserta yang mengikuti.

Pelaksanaan ujian pun dikeluhkan seperti eror teknis hingga terjadi kemunduran waktu ujian. Kemudian masalah nilai hasil ujian yang keluar diduga janggal.

“Masbup @dhitopramono tolong ditindaklanjuti atas kecurangan yang terjadi pada tes perangkat desa. Mohon juga kepada @unisma_malang untuk transparan akan nilai yang didapatkan peserta, bisa dirinci berapa nilai CAT dan berapa nilai ujian praktek,” tulis beberapa akun dalam komentar.

Sikap Tegas Bupati Kediri, mendapat dukungan Penggiat Sosial Kediri yang tergabung di Komunitas Rakyat Kediri (Korak).

Ibnu Abbas mengatakan Untuk membuktikan jual beli Perangkat itu sulit, karena jual beli perangkat Desa tersebut tidak mungkin memakai kwitansi ataupun bukti pembayaran yang lain akan tetapi masyarakat pasti mau bersuara apabila mas bupati turun langsung.

Masyarakat Kabupaten Kediri tentunya ingin tindakan nyata dari Bupati Kediri yaitu Ujian Perangkat Desa tersebut di ulang yang melibatkan Lembaga Independent dan Aparat Penegak Hukum.

Sehingga terwujudnya ujian Perangkat yang bersih jauh dari kecurangan serta yang terpenting itu transparan.

ibbas menambahkan, Kami berharap mas Bupati Kediri mengevaluasi Pengisian Perangkat Desa agar adanya Perubahan dikediri kedepannya.

Masyarakat Kediri Pasti menginginkan Pengisian Perangkat Jauh dari Kolusi dan nepotisme, akan tetapi masyarakat pasti bisa menilai yang terjadi sekarang itu bagaimana tak jarang yang mendaftar jabatan perangkat Desa itu juga orang dekat (anak,Saudara) perangkat Desa ataupun Kepala Desa.

Butuh evaluasi besar besaran di Kabupaten Kediri agar masyarakat mendapat Kinerja yang terbaik dari Perangkat, kami juga mendapat informasi dan kami harap itu hanya isu belaka takan adanya demo besar-besaran terkait pengisian Perangkat Desa, kami harap informasi itu tidaklah benar pungkasnya.

Leave your vote

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Log In

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.