JERAT.ID || KEDIRI — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerak Indonesia mendesak Pemerintah Kabupaten Kediri agar memprioritaskan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp385,3 miliar untuk mempercepat perbaikan jalan poros desa yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
Desakan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kabupaten Kediri pada Rabu (1/7/2026). Menurut Gerak Indonesia, kondisi sejumlah ruas jalan desa yang rusak tidak hanya mengganggu mobilitas warga, tetapi juga berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan sektor pertanian.
Kerusakan jalan yang terjadi di berbagai wilayah dinilai telah meningkatkan risiko kecelakaan, memperlambat distribusi hasil pertanian, serta menambah beban biaya transportasi yang harus ditanggung petani. Akibatnya, keuntungan yang diperoleh dari hasil panen semakin tergerus.
“Jalan poros desa merupakan urat nadi perekonomian masyarakat. Selama akses jalan masih rusak, kesejahteraan warga dan upaya memperkuat ketahanan pangan daerah akan sulit diwujudkan secara optimal,” tegas Jemies AC, Bidang Kepemudaan LSM Gerak Indonesia, di hadapan anggota DPRD Kabupaten Kediri.
Pernyataan tersebut sekaligus merespons penjelasan Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, yang sebelumnya menegaskan bahwa SiLPA bukanlah dana menganggur ataupun indikator kegagalan program pembangunan. Menurut Bupati, SiLPA terbentuk dari efisiensi anggaran, sisa dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta realisasi pendapatan daerah yang melampaui target.
Gerak Indonesia mengapresiasi keterbukaan pemerintah daerah dalam menjelaskan asal-usul SiLPA tersebut. Namun, organisasi itu menilai besarnya nilai anggaran yang tersedia harus dimanfaatkan secara strategis untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang paling mendesak.
“Kami mengapresiasi transparansi pemerintah daerah. Namun, besarnya SiLPA ini harus menjadi momentum untuk menyelesaikan persoalan infrastruktur dasar yang paling dirasakan masyarakat, khususnya jalan poros desa yang selama ini belum tertangani secara maksimal,” lanjut Jemies.
Sebagai referensi, Gerak Indonesia mencontohkan langkah Pemerintah Kabupaten Ngawi yang mengalokasikan sebagian SiLPA untuk pembangunan dan peningkatan kualitas jalan desa. Kebijakan tersebut dinilai mampu memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat serta pemerataan pembangunan wilayah.
Selain mendorong pengalokasian anggaran, Gerak Indonesia juga mengajukan dua rekomendasi penting. Pertama, pemerintah diminta melakukan pemetaan kondisi jalan secara objektif berdasarkan tingkat kerusakan, volume lalu lintas, serta dampak ekonomi yang ditimbulkan. Kedua, seluruh proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan proyek harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar dapat diawasi oleh publik.
Menanggapi aspirasi tersebut, DPRD Kabupaten Kediri menyatakan siap mengawal usulan yang disampaikan agar dapat dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Gerak Indonesia berharap keberadaan SiLPA sebesar Rp385,3 miliar dapat menjadi solusi nyata bagi persoalan infrastruktur yang selama ini membebani masyarakat desa.
“Dengan anggaran sebesar ini, masyarakat berharap tidak ada lagi warga yang harus berjuang melewati jalan berlumpur atau petani yang merugi akibat buruknya akses distribusi. Anggaran daerah harus benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk manfaat yang nyata hingga ke pelosok desa,” pungkas Jemies.
Pewarta : Red ..
