KEDIRI | JERAT.ID – Pemerintah Kabupaten Kediri mulai memperkuat pembenahan data penerima bantuan sosial (bansos).
Langkah ini dilakukan menyusul adanya persoalan perubahan data desil yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat di lapangan.
Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana atau yang akrab disapa Mas Dhito menegaskan, pembenahan data kemiskinan menjadi hal penting agar bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Menurutnya, proses pendataan tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Dibutuhkan keterlibatan masyarakat hingga tingkat bawah.
Salah satu upaya yang dilakukan yakni percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Hingga 28 Oktober 2026, tercatat sebanyak 54.605 orang di Kabupaten Kediri telah melakukan aktivasi IKD.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan agen Perlindungan Sosial (Perlinsos). Lebih dari 5.000 orang telah terdaftar sebagai agen yang diharapkan dapat membantu masyarakat mengusulkan warga yang benar-benar membutuhkan bantuan.
Mas Dhito menilai, pendataan bansos harus menggunakan pendekatan bottom up, yakni dimulai dari lingkungan masyarakat dengan mengutamakan kondisi nyata warga.
Ia juga mengingatkan agar proses pengusulan maupun koreksi data tidak didasarkan pada hubungan pribadi, rasa suka atau tidak suka, melainkan harus objektif dan sesuai fakta.
Dalam hal ini, peran Ketua RT dan RW dinilai sangat penting karena mereka lebih mengetahui kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di lingkungannya.
“Saya berharap RT/RW ini bisa membantu kami melakukan koreksi bantuan sosial yang mana saat ini banyak juga desil yang tertukar,” tandas Mas Dhito.
Pembenahan tersebut diharapkan mampu meningkatkan ketepatan sasaran program perlindungan sosial di Kabupaten Kediri.
Dengan keterlibatan RT/RW dan masyarakat, pemerintah diharapkan dapat memperoleh data yang lebih akurat sehingga warga yang benar-benar membutuhkan tidak justru terlewatkan dari program bantuan sosial.(Red)
