JERAT.ID // KEDIRI – Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Rakyat Anti Korupsi (LSM Gerak) Indonesia menyoroti proses pengisian jabatan Kepala Sekolah SMA dan SMK Negeri di Jawa Timur. Sorotan ini mencuat setelah sempat terjadi kekosongan jabatan yang cukup masif di lingkungan pendidikan provinsi tersebut.
LSM Gerak menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menjalankan proses pengangkatan ini secara terbuka dan akuntabel, sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik yang diamanatkan undang-undang.
Menurut data yang dihimpun LSM Gerak, kekosongan jabatan kepala sekolah di Jawa Timur sebelumnya sempat menyentuh angka sekitar 115 posisi untuk tingkat SMA Negeri. Kondisi ini dinilai sangat krusial karena berpotensi mengganggu kualitas manajemen sekolah serta menghambat optimalisasi proses belajar mengajar.
“Meskipun pemerintah daerah telah melantik 128 kepala sekolah untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB pada 25 Maret lalu, kita tetap harus memastikan bahwa seluruh tahapan pengisian jabatan ini benar-benar mengacu pada merit system yang transparan,” ujar Jemies AC, Kepala Bidang Kepemudaan LSM Gerak Indonesia.
Jemies menambahkan, regulasi yang memberikan kewenangan kepada gubernur untuk melantik kepala SMA/SMK, serta bupati/wali kota untuk jenjang SD/SMP, harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang ketat.
Hal tersebut demi menjaga muruah Pasal 28F UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Regulasi ini menggarisbawahi bahwa transparansi adalah pilar penting negara demokratis sekaligus sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam pelaksanaannya, Jemies mengingatkan pentingnya peran Dewan Pertimbangan yang terdiri dari unsur Sekretaris Daerah, BKPSDM, Dinas Pendidikan, serta Dewan Pendidikan. Tim ini memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa rekomendasi calon kepala sekolah murni didasarkan pada kompetensi dan kualifikasi standar, bukan faktor subjektif.
“Kami tentu menyambut baik kebijakan yang memperbolehkan proses seleksi melalui jalur tes, non-tes, maupun metode gabungan yang diserahkan kepada pemerintah daerah. Namun, transparansi di setiap tahapan seleksi serta peninjauan kelayakan calon yang diajukan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) harus menjadi prioritas utama demi mencegah praktik-praktik maladministrasi,” jelas Jemies.
Ia menegaskan bahwa masyarakat berhak mengetahui informasi berkala seperti kriteria seleksi, jadwal proses, daftar nama calon yang lolos tahap seleksi, hingga dasar pertimbangan pengajuan nama ke BKN.
Di sisi lain, LSM Gerak Indonesia juga menyatakan dukungannya terhadap program Kepemimpinan Sekolah yang diinisiasi oleh Ditjen GTK Kemendikdasmen. Program ini dinilai strategis untuk mencetak nakhoda sekolah yang visioner dan kompeten.
“Kami berharap program peningkatan kapasitas ini diimplementasikan secara merata di seluruh wilayah Jawa Timur, khususnya untuk menjaring dan membina guru-guru berkompeten agar siap menjadi calon kepala sekolah,” tuturnya.
Sebagai langkah konkret dalam mengawal isu ini, LSM Gerak mendesak Pemerintah Provinsi dan Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk terus membuka akses informasi seluas-luasnya serta melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja kepala sekolah yang telah menjabat.
“Sebagai wujud fungsi kontrol sosial, dalam waktu dekat kami berencana mengajukan permohonan informasi resmi terkait data hasil seleksi pengisian Kepala SMA dan SMK Negeri di Jawa Timur ini kepada instansi terkait,” pungkas Jemies. (Red)..
