Jerat.id || KEDIRI – Gelombang penyampaian aspirasi masyarakat terhadap institusi kepolisian di Kabupaten Kediri kembali mencuat. Kali ini, Koalisi Masyarakat Kediri menyerukan aksi damai yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 18 November 2026.
Aksi tersebut direncanakan menyasar dua lokasi strategis, yakni Markas Kepolisian Resor (Polres) Kediri dan Kantor DPRD Kabupaten Kediri. Langkah ini disebut sebagai bentuk kepedulian masyarakat sekaligus dorongan agar institusi kepolisian melakukan evaluasi dan pembenahan dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, M. Rifai, menjelaskan bahwa rencana aksi tersebut tidak muncul tanpa alasan. Menurutnya, terdapat sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, khususnya berkaitan dengan laporan warga ke Polsek Gurah dan Polsek Kandat yang dinilai belum mendapatkan tindak lanjut maupun pelimpahan ke Polres Kediri.
Selain itu, dugaan tindakan arogan oknum anggota kepolisian di tempat umum juga menjadi salah satu persoalan yang mendorong munculnya gerakan penyampaian aspirasi tersebut.
“Ini merupakan bentuk kepedulian masyarakat. Kami ingin pelayanan kepolisian semakin baik, profesional, humanis, dan benar-benar mengedepankan kepentingan masyarakat,” ungkap Rifai.
Ia menegaskan, kritik terhadap aparat penegak hukum bukanlah bentuk permusuhan terhadap institusi, melainkan bagian dari kontrol sosial agar kepercayaan publik terhadap kepolisian tetap terjaga.
Menurutnya, setiap laporan masyarakat harus mendapatkan perhatian dan penanganan sesuai prosedur yang berlaku. Jangan sampai masyarakat merasa diabaikan ketika mencari keadilan dan perlindungan hukum.
Dalam rencana aksi tersebut, Koalisi Masyarakat Kediri membawa enam poin tuntutan yang akan disampaikan kepada pihak terkait, di antaranya:
• Mendesak Polres Kediri melakukan pembenahan internal.
• Mendorong peningkatan kualitas pelayanan terbaik kepada masyarakat.
• Mewujudkan Polri yang selalu hadir dan bersama masyarakat.
• Menghentikan segala bentuk tindakan arogansi oleh oknum anggota kepolisian.
• Membangun sinergi dan komunikasi yang baik antara Polri dan masyarakat.
• Menghentikan segala bentuk aksi premanisme dalam bentuk apa pun.
Rifai berharap enam poin tersebut tidak sekadar menjadi aspirasi yang didengar, tetapi juga mendapatkan respons konkret dan evaluasi serius dari jajaran Polres Kediri maupun DPRD Kabupaten Kediri.
Berdasarkan rencana kegiatan, jumlah peserta aksi diperkirakan berkisar antara 5 hingga 200 orang. Massa akan membawa sejumlah perlengkapan aksi berupa spanduk dan perangkat pengeras suara untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka.
Rifai menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menjaga situasi tetap kondusif selama kegiatan berlangsung.
Pihaknya mengimbau seluruh peserta agar tidak mudah terprovokasi, menjaga ketertiban umum, serta mengedepankan penyampaian pendapat secara santun dan bermartabat.
“Kami ingin aksi ini menjadi momentum evaluasi dan perbaikan. Harapan kami, Polri semakin profesional, humanis, transparan, serta mampu memberikan perlindungan dan pelayanan tanpa membeda-bedakan masyarakat,” tegasnya.
Aksi damai 18 November 2026 diharapkan menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mengingatkan bahwa kepercayaan publik merupakan modal penting bagi institusi kepolisian.
Sebab, Polri yang kuat bukan hanya ditentukan oleh kewenangan dan kekuasaan, melainkan juga oleh integritas, profesionalitas, serta kepercayaan masyarakat yang dilayaninya. (Red) ..
