JERAT.ID // KEDIRI – Langkah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kediri yang melakukan penertiban lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Simpang Lima Gumul (SLG) memicu kritik tajam. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerak Indonesia menilai tindakan tersebut mencerminkan sikap “tajam ke bawah, tumpul ke atas” dalam penegakan aturan daerah.
Kepala Bidang Informasi LSM Gerak Indonesia, Achmad Masliyanto, menyayangkan kebijakan Satpol PP yang dinilai terlalu represif terhadap pedagang kecil. Ia mempertanyakan urgensi pengangkutan gerobak PKL di tengah masih banyaknya dugaan pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) lain yang lebih krusial namun terkesan dibiarkan.
“Jika hanya gerobak PKL yang disasar secara masif, publik tentu akan bertanya-tanya. Masih banyak dugaan pelanggaran Perda di depan mata yang lebih berdampak besar, tapi mengapa aparat seolah menutup mata?” ujar Achmad dengan nada tegas, Minggu (3/5/2026).
Achmad menekankan bahwa keadilan hukum harus dirasakan oleh semua lapisan. Ia merinci sejumlah persoalan yang seharusnya mendapat atensi serupa dari Satpol PP, mulai dari peredaran minuman keras (miras) ilegal, operasional tempat hiburan yang menabrak aturan, hingga persoalan perizinan bangunan dan usaha skala besar yang diduga bermasalah.
“Jangan sampai penegakan aturan ini hanya memberi kesan gagah saat berhadapan dengan rakyat kecil, namun justru melempem saat berhadapan dengan pelanggaran yang lebih sistemik. Integritas Satpol PP dipertaruhkan di sini,” imbuhnya.
Lebih lanjut, ia mendorong Pemerintah Kabupaten Kediri untuk mengedepankan pendekatan humanis dalam menata kawasan SLG. Menurutnya, para PKL adalah pejuang ekonomi keluarga yang membutuhkan pembinaan serta solusi jangka panjang, bukan sekadar penggusuran sarana usaha.
“Mayoritas pedagang kecil ini hanya mencari nafkah untuk menyambung hidup. Pemerintah seharusnya hadir sebagai pemberi solusi dan ruang usaha yang layak, bukan hanya datang untuk menindak,” kata Achmad.
Operasi penertiban di kawasan ikonik SLG sebelumnya menyasar sejumlah lapak dan gerobak angkringan yang ditinggalkan pemiliknya.Petugas mengklaim tindakan tersebut dilakukan karena adanya pelanggaran jam operasional dan demi menjaga ketertiban kawasan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Satpol PP Kabupaten Kediri belum memberikan pernyataan resmi terkait kritik dan tudingan tebang pilih yang dilontarkan oleh LSM Gerak Indonesia. (Red) ..
