Jerat.id • Jeritan Rakyat, KEDIRI – Pemerintah terus berupaya memberikan perlindungan bagi konsumen perumahan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Berbagai cara ditempuh untuk melindungi konsumen dan menjaga agar kualitas rumah subsidi yang dibangun sesuai dengan peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Akan tetapi sangat disayangkan diduga masih banyaknya Perumahan Subsidi yang diduga tidak mementingkan kualitasnya di Kabupaten Kediri.
Hal tersebut menjadi perhatian khusus Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Rakyat Anti Korupsi Indonesia atau yang lebih dikenal dengan LSM Gerak Indonesia.
Bayu Aji Kepala Bidang Informasi Dan Penelitian LSM Gerak Indonesia.
Bayu Aji mengatakan “Kita berharap Pemerintah Kabupaten Kediri memberi perlindungan konsumen sebaik mungkin untuk masyarakat sebagai konsumen Perumahan bersubsidi.
Bayu mengakui timnya masih mengumpulkan informasi karena di Kabupaten Kediri diduga masih banyak ditemukan rumah subsidi yang dibangun tidak sesuai aturan yang telah ditetapkan Menteri PUPR.
Masih banyak ditemukannya rumah subsidi yang dibangun tidak pada tempatnya, tanpa harus kami menyebutkan nama atau lokasi perumahan tersebut, sebenarnya dinas terkait pasti mengetahuinya.
Sesuai hasil temuan tersebut,sudah kami sampaikan ke dinas terkait, ini tanggung jawab Pemda yang harus komunikasi oleh pengembang,” katanya.
Bayu menyampaikan, ditemukan pula kelemahan sisi konstruksi mulai dari pondasi, balok, sampai atap,hal ini perlu diperhatikan karena sisi lain dari perlindungan konsumen,masyarakat penerima bantuan bisa dirugikan karena adanya kelemahan konstruksi.
Bayu menegaskan perlindungan konsumen merupakan hal paling penting,Ia melihat MBR belum sepenuhnya menjadi subyek dalam pembangunan perumahan, namun masih condong sebagai obyek.
Masyarakat harus lebih jeli, dari sudut kualitas rumahnya karena Rumah subsidi harus memenuhi standar nasional yang sudah diputuskan Menteri PU.
“Kami masih menemukan Perumahan Subsidi yang diduga belum sesuai standar.
Dan seharusnya Rumah subsidi harus tepat sasaran hal tersebut menjadi PR Pemerintah setempat dan Pengembang.
Bayu juga menekankan kualitas bangunan Perumahan bersubsidi yang kurang baik, maka akan berpengaruh pada pembayaran cicilan konsumen karena tingkat kepuasannya menurun pungkasnya.
