JERAT.ID // SURABAYA – Praktik penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi oleh pelaku pertambangan tanpa izin (PETI) di wilayah Jawa Timur kian meresahkan. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerak Indonesia mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Polda Jawa Timur, untuk segera memberantas jaringan distribusi ilegal tersebut yang dinilai telah merampas hak masyarakat kecil dan merugikan keuangan negara.
Berdasarkan hasil investigasi selama beberapa bulan terakhir, LSM Gerak Indonesia menemukan indikasi kuat bahwa mayoritas lokasi tambang liar di Jawa Timur beroperasi menggunakan solar bersubsidi. Padahal, alokasi tersebut seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat umum, transportasi publik, serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
“Kami menemukan fakta di lapangan bahwa solar subsidi dialirkan secara ilegal ke lokasi-lokasi tambang untuk menggerakkan alat berat. Ini adalah kejahatan ganda: merusak lingkungan melalui tambang ilegal dan merampok hak rakyat atas subsidi energi,” tegas Jemies, Kepala Bidang Kepemudaan LSM Gerak Indonesia, Sabtu (14/3/2026).
Ancaman Kelangkaan dan Kerugian Negara
Jemies menambahkan bahwa eksploitasi subsidi oleh industri ilegal ini menjadi pemicu utama kelangkaan BBM di berbagai daerah. Hal ini kontradiktif dengan upaya pemerintah yang telah mengalokasikan anggaran subsidi energi hingga puluhan triliun rupiah pada tahun 2026.
“Sangat ironis jika anggaran besar dari Kementerian Keuangan justru dinikmati oleh para mafia tambang.
Jika praktik ini dibiarkan, negara tidak hanya rugi secara finansial, tetapi juga gagal dalam memastikan keadilan energi bagi warga miskin,” lanjutnya.
Desakan Aksi Nyata Polda Jatim
Atas temuan tersebut, LSM Gerak Indonesia meminta Polda Jatim dan Kejaksaan Tinggi tidak menutup mata.
Mereka menuntut langkah konkret berupa:
• Pengawasan Ketat: Memperketat jalur distribusi dari SPBU hingga ke hilir guna menutup celah rembesan BBM subsidi ke sektor industri ilegal.
• Penegakan Hukum: Melakukan penggeledahan di titik-titik tambang liar dan menindak tegas aktor intelektual di balik penyediaan BBM ilegal tersebut.
• Sinergi Lintas Sektor: Mengajak masyarakat dan dinas terkait untuk proaktif melaporkan pergerakan distribusi BBM yang mencurigakan.
“Memberantas mafia tambang dan penyalahgunaan subsidi adalah tanggung jawab kolektif. Kami menanti nyali aparat penegak hukum untuk membersihkan praktik kotor ini demi menjaga marwah hukum dan ekonomi nasional,” tutup Jemies. (Cek)..
